Politisi PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya kemungkinan besar akan menggunakan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh presiden Jokowi. "Sejauh ini kemarin yang disampaikan ketua fraksi, kemungkinan itu ada terkait BBM, tapi kita tidak mengatakan pasti interpelasi. Kita akan
JAKARTA - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana menilai rencana kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilaksanakan pada 2015 oleh Kemenpan-RB hanya akan menambah masalah pelayanan publik kepada masyarakat. "Moratorium tidak akan menyelesaikan persoalan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi tadi malam adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh inflasi. Berdasarkan kalkulasi Bank Indonesia, setiap kenaikan BBM Rp 1.000 akan meningkatkan inflasi 1,3 persen.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ternyata bukan untuk kepentingan rakyat. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng menilai rencana yang justru merugikan rakyat banyak ini merupakan kepentingan politik sesaat. "Kita sudah tahu semua argumen dasar ini, bahwa rencana menaikkan harga BBM
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut berkomentar atas kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Jokowi Senin malam (17/11/2014). SBY menyatakan Pemerintah Jokowi wajib menjelaskan tentang kenaikan harga BBM pada rakyat dan DPR. Berikut tanggap lengkap SBY melalui akun twitternya
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru mulai berlaku besok (Selasa, 18/11). Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak perlu meminta konsultasi DPR. "Kalau diperhatikan UU APBNP 2015, tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan pemerintah mengajak DPR dalam
Sekitar 20 orang yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memblokir Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014) malam, pukul 21.44 WIB. Mereka melakukan aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru diumumkan pemerintah. Pantauan Kompas.com, aksi itu mulai digelar sejak
Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak. Bertempat di Istana Negara malam ini, Presiden Jokowi mengumumkan harga premiun naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga sebelumnya, Rp 6.500. "Harga mulai berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tangal 18
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi malam ini. Kenaikan Bahan Bakar Minyak akan berlaku sejak pukul 00.00 wib hari Selasa (18/11). Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dan harga solar naik Rp 2.000 menjadi Rp 7.500 per liter. Kenaikan harga BBM
Penandatanganan nota kesepahaman Islahnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya dilaksanakan. Penandatangan itu dilakukan oleh masing perwakilan kedua kubu, Pimpinan fraksi, pada hari Senin (17/11), pukul 13.35 WIB. KIH diwakili oleh Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Sedangkan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid menegaskan sosialisasi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu terus dilakukan. Mengingat banyak dinamika yan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam UUD 45. “Sosialisasi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan penghentian sementara layanan kartu penduduk elektronik atau e-KTP bertujuan untuk mengevaluasi secara total sehingga data yang dihasilkan kelak benar-benar valid. "Selama dua bulan kami stop untuk evaluasi total," kata Tjahjo Kumolo sebelum mengikuti
Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet hari ini, usai kembali dari lawatan perdana internasionalnya, banyak pekerjaan rumah menumpuk yang harus dituntaskan oleh Jokowi. Menurut Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, pada Senin, 17 November 2014, Jokowi akan melangsungkan rapat bersama para Menteri Kabinet Kerja.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mewajibkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu sebagai antisipasi pencegahan kasus-kasus korupsi yang terjadi di legislator daerah yang selama ini kurang
Hatta Rajasa masih diharapkan memimpin Partai Amanat Nasional (PAN). Dukungan deras mengalir untuk mantan Menko Perekonomian itu, termasuk dari DPP Generasi Muda Nasional (GMN) salah satu sayap pemuda partai berlambang matahari menyala itu. Hatta Rajasa masih layak untuk kembali memimpin PAN,” ujar Ketua
